Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 dengan Tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 dengan Tarif
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 dengan Tarif
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah
disahkan oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Pada tanggal
7 Oktober 2021. Salah Satu perubahan yang dilakukan adalah Pasal 17
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di dalam pasal perubahan tersebut,
tarif progresif yang sebelumnya paling tinggi sebesar 30% berubah
menjadi paling tinggi 35% dan juga terdapat perubahan dalam lapisan
tarif pajak dimana sebelumnya hanya ada empat lapisan namun sekarang
menjadi lima lapisan. 

Dengan adanya perubahan tarif dan lapisan tersebut membuat perhitungan
PPh 21 juga mengalami perubahan. Dengan begitu, apakah dengan adanya
perubahan tersebut membuat penurunan ataupun kenaikan pada PPh 21
terutang? Dibawah ini akan disajikan contoh perhitungan PPh 21 sebelum
adanya UU HPP dan setelah adanya UU HPP.

Berikut adalah tabel perbandingan tarif pasal 17 sebelum adanya UU HPP
dan setelah adanya UU HP

Dalam UU HPP besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun tidak
berubah:

1. 
   

   
   Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp 54.000.000
   

   
   


2. 
   

   
   Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin: Rp 4.500.000
   

   
   


3. 
   

   
   Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung: Rp
   54.000.000
   

   
   


4. 
   

   
   Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp 4.500.000 maksimal 3
   orang
   

   
   

Contoh Perhitungan:

Januari 2022	UU HPP	UU PPh	Januari 2022
Gaji Pokok	12.000.000	12.000.000	Gaji Pokok
Tunjangan Lembur	1.200.000	1.200.000	Tunjangan Lembur
Tunjangan Komunikasi	200.000	200.000	Tunjangan Komunikasi
Tunjangan Transportasi	600.000	600.000	Tunjangan Transportasi
Penghasilan dari Pemberi Kerja	14.000.000	14.000.000	Penghasilan dari Pemberi Kerja
Jaminan dibayar pemberi kerja:			Jaminan dibayar pemberi kerja:
Kesehatan (4%)	560.000	560.000	Kesehatan (4%)
JKK (0,24%)	33.600	33.600	JKK (0,24%)
JKM (0,3%)	42.000	42.000	JKM (0,3%)
JHT (3,7%)	518.000	518.000	JHT (3,7%)
Pensiun (2%)	280.000	280.000	Pensiun (2%)
Penghasilan Bruto	15.433.600	15.433.600	Penghasilan Bruto
Pengurang:			Pengurang:
Biaya Jabatan (5%) max 500.000	500.000	500.000	Biaya Jabatan (5%) max 500.000
Jaminan Kesehatan (1%)	140.000	140.000	Jaminan Kesehatan (1%)
JHT (2%)	280.000	280.000	JHT (2%)
Jaminan Pensiun (1%)	140.000	140.000	Jaminan Pensiun (1%)
Penghasilan Neto/Bulan	14.373.600	14.373.600	Penghasilan Neto/Bulan
Penghasilan Neto/Tahun			Penghasilan Neto/Tahun
14.373.600 x 12 bulan	172.483.200	172.483.200	14.373.600 x 12 bulan
PTKP (K/2)	67.500.000	67.500.000	PTKP (K/2)
Penghasilan Kena Pajak	104.983.200	104.983.200	Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang:			PPh Terutang:
I. 5% x 60.000.000	3.000.000	2.500.000	I. 5% x 50.000.000
II. 15% x 44.983.200	6.747.480	8.247.480	II. 15% x 54.983.200
PPh Terutang Setahun	9.747.480	10.747.480	PPh Terutang Setahun
PPh Terutang Sebulan	812.290	895.623	PPh Terutang Sebulan

 

Maka dapat disimpulkan bahwa dari besaran gaji yang sama menghasilkan
PPh 21 yang berbeda antara UU PPh dan UU HPP. Nilai PPh 21 dengan
menggunakan UU PPh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 895.623 dan nilai PPh
21 dengan menggunakan UU HPP lebih rendah, yaitu sebesar Rp
812.290.

Sumber TGS AU Partners